Menteri: Kelangkaan Plastik Memicu Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia
Slot online terpercaya – TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso mengatakan kenaikan harga minyak goreng belakangan ini terkait dengan gangguan pasokan kemasan plastik, yang dipicu oleh keterbatasan pasokan petrokimia global.
“Telah terjadi kenaikan sedikit karena sebagian besar kemasan bergantung pada plastik,” kata Budi di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 16 April 2026.
Menteri tersebut menyoroti konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, yang telah mengganggu rantai pasokan petrokimia global, terutama naphtha, bahan baku utama untuk produksi plastik. Gangguan tersebut telah mendorong kenaikan harga plastik dan memengaruhi pasokan, dengan dampak lanjutan pada barang-barang kemasan seperti minyak goreng.
Menurut data Kementerian Perdagangan, harga Minyakita, merek minyak goreng bersubsidi yang didukung pemerintah, berada di Rp15.
974 per liter, naik 0,03 persen dari 15 April. Minyak goreng premium naik 0,06 persen menjadi Rp21.706 per liter, sementara minyak goreng curah naik 0,18 persen menjadi Rp19.
437 per liter.
Meskipun terjadi kenaikan harga, Budi menekankan bahwa secara keseluruhan pasokan masih mencukupi. Ia mengatakan minyak goreng komersial, termasuk merek kelas dua dan produk premium, tersedia secara luas di pasar.
Namun, ia mengakui bahwa pasokan Minyakita lebih terbatas, karena produksinya bergantung pada kebijakan Kewajiban Pasar Dalam Negeri (KPDN) yang mewajibkan produsen kelapa sawit mengalokasikan sebagian hasil produksinya untuk kebutuhan dalam negeri.
Budi mengingatkan agar tidak menjadikan Minyakita sebagai satu-satunya patokan untuk kondisi minyak goreng nasional. “Ketika Minyakita menjadi lebih mahal, orang menganggap semua minyak goreng mahal.
Ketika langka, mereka mengira ada kekurangan. Padahal, pasokan masih melimpah, terutama untuk merek lain,” katanya.
Untuk mengatasi masalah pasokan, Budi mengatakan ia telah berkoordinasi dengan Ghimoyo, CEO perusahaan holding pangan negara ID Food, terkait kewajiban produsen untuk mendistribusikan setidaknya 35 persen hasil produksi untuk Minyakita.
Pemerintah juga terbuka untuk memfasilitasi perjanjian bisnis-ke-bisnis (B2B) jika produsen berencana untuk meningkatkan pasokan Minyakita menjadi antara 65 hingga 70 persen.
“Banyak distributor swasta juga beroperasi. Semua pemangku kepentingan bekerja sama tanpa masalah yang berarti,” kata Budi, seorang politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Sebelumnya, Ghimoyo mengungkapkan bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), atau ID Food, mulai menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bahan kemasan plastik.
“Kami sudah merasakan dampaknya sebagai produsen pangan, terutama dalam pengadaan kemasan,” katanya saat dengar pendapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 7 April.
Ghimoyo menjelaskan bahwa kelangkaan plastik ini disebabkan oleh terbatasnya pasokan bahan baku plastik, atau resin, sebagai akibat dari konflik di Timur Tengah.
Ia menekankan bahwa kemasan plastik sangat penting di berbagai sektor, termasuk pangan dan pertanian.
“Ini adalah masalah serius karena produk pangan, pupuk, dan beras semuanya bergantung pada kemasan plastik,” katanya.
