Indonesia dan Australia memperluas kerja sama di bidang audit

Indonesia dan Australia memperluas kerja sama di bidang audit

Indonesia dan Australia memperluas kerja sama di bidang audit

Liga335 daftar – Indonesia dan Australia memperluas kerja sama di bidang audit
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia dan Kantor Audit Nasional Australia (ANAO) sepakat untuk memperdalam kerja sama di bidang audit sektor publik, dengan fokus pada kapasitas kelembagaan, teknologi, dan tata kelola, setelah dua dekade kerja sama bilateral.Ketua BPK Isma Yatun menjamu Auditor Jenderal Australia Caralee McLeish di Jakarta dalam rangka “Dialog Pimpinan Senior 2026”. “Kemitraan ini telah membuahkan hasil nyata melalui inisiatif-inisiatif yang memperkuat kapasitas kelembagaan, mendukung pengembangan organisasi, dan mendorong pembelajaran bersama,” kata Isma dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.

Ia mengatakan kedua lembaga telah bekerja sama selama lebih dari 20 tahun melalui penugasan staf, program pengembangan kapasitas, bantuan teknis, dan pertukaran pengetahuan. Isma menambahkan bahwa kemitraan tersebut telah melahirkan inisiatif-inisiatif penting, termasuk Pedoman Audit Jarak Jauh 2021, Kerangka Kerja Manajemen Integritas 2024, dan Rancangan Pedoman Audit Laporan Kinerja 2026.Ia mengatakan bahwa dalam Inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan perluasan berkelanjutan kerja sama Indonesia-Australia dalam memperkuat audit publik.

Dialog yang digelar pada 7 Juli di Jakarta itu juga membahas cara-cara untuk meningkatkan peran lembaga audit tertinggi di tingkat internasional. Kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai peningkatan kualitas audit, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam audit, serta penguatan manajemen pengetahuan.Setelah dialog tersebut, pimpinan BPK dan ANAO melakukan kunjungan kehormatan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani.

BPK menyatakan bahwa pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara lembaga audit dan lembaga legislatif kedua negara guna meningkatkan tata kelola, akuntabilitas publik, serta pengawasan atas aset negara.