Indonesia dan AS menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan besar-besaran, memperkuat hubungan militer

Indonesia dan AS menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan besar-besaran, memperkuat hubungan militer

Indonesia dan AS menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan besar-besaran, memperkuat hubungan militer

Slot online terpercaya – AS dan Indonesia tandatangani perjanjian kerja sama pertahanan utama, perkuat hubungan militer
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dave Laksono menyambut baik Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama (MDCP) Indonesia-AS sebagai langkah untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional. “Ini adalah langkah untuk memperkuat pertahanan kita, sekaligus memperkuat diplomasi militer kita,” kata Dave di sini pada hari Selasa. Perjanjian pertahanan ini juga sejalan dengan upaya untuk memastikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) selalu beradaptasi dengan perkembangan geopolitik serta meningkatkan kualitas dan pemahaman terhadap teknologi pertahanan terkini guna menjaga kedaulatan negara, tambahnya.

Menurutnya, kerja sama di bidang teknologi dan pelatihan merupakan salah satu fokus dari kerangka kerja sama tersebut, yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Washington pada Senin (13 April). “Hal ini juga dapat membuka peluang kerja sama di bidang-bidang lain yang berkaitan dengan pertahanan kita,” kata Dave. Melalui MDCP, Indonesia dan AS telah sepakat untuk meningkatkan hubungan pertahanan mereka guna memperkuat kerja sama demi perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Kemitraan ini mencakup tiga pilar yang didasarkan pada kedaulatan nasional dan saling menghormati. Pilar-pilar tersebut meliputi modernisasi militer dan pengembangan kapasitas; pelatihan dan pendidikan militer profesional; serta latihan dan kerja sama operasional. Memandang perjanjian ini sebagai peluang untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional, Kementerian Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa perjanjian tersebut akan dilaksanakan dalam kerangka kebijakan luar negeri yang independen dan aktif, kepentingan nasional, serta penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara.