Indonesia memperkuat kehutanan sosial untuk mendorong perekonomian hijau

Indonesia memperkuat kehutanan sosial untuk mendorong perekonomian hijau

Indonesia memperkuat kehutanan sosial untuk mendorong perekonomian hijau

Liga335 daftar – Indonesia memperkuat kehutanan sosial untuk mendorong ekonomi hijau
Berita terkait: Indonesia mendorong kaum muda untuk mempersiapkan diri menghadapi karier di bidang ekonomi hijau
Berita terkait: Indonesia memanfaatkan produk agroforestri untuk mendorong ekonomi hijau
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Kehutanan Indonesia Rohmat Marzuki mengatakan pada hari Rabu bahwa penguatan program perhutanan sosial, konservasi sumber daya alam, dan pengembangan kehutanan dapat mempercepat transisi negara ini menuju ekonomi hijau. “Pemerintah akan terus memperkuat perhutanan sosial sebagai strategi nasional untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan melestarikan hutan,” kata Marzuki dalam pernyataan yang dirilis di Jakarta.Ia mencatat bahwa program kehutanan sosial Indonesia telah mencakup sekitar 8,3 juta hektar dan memberikan manfaat bagi lebih dari 1,4 juta rumah tangga di seluruh negeri.

Di Provinsi Maluku, pihak berwenang telah menerbitkan 171 izin kehutanan sosial yang mencakup sekitar 240 ribu hektar, melibatkan lebih dari 33 ribu rumah tangga. Upaya ini telah menumbuhkan 533 Kelompok Kehutanan Sosial Kelompok Usaha Perhutanan (KUPS), yang diperkirakan menghasilkan transaksi ekonomi sebesar Rp3,85 miliar ($237.000) tahun ini, katanya.

Maluku juga telah meluncurkan ekspor produk hutan non-kayu pertamanya, dengan mengirimkan 30 ton getah damar senilai Rp570 juta ke India dan 15 ton pala senilai Rp1,5 miliar ke Tiongkok melalui Pelabuhan Yos Sudarso di Surabaya.Produk-produk tersebut berasal dari hutan yang dikelola masyarakat di Rambatu, Morella, Tawanesiwa, Soribang, dan Hutumuri.Ekspor tersebut telah menciptakan lapangan kerja baru, termasuk bagi 36 perempuan lokal yang dipekerjakan dalam penyortiran pala, masing-masing memperoleh penghasilan antara Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per bulan.

Marzuki mengatakan inisiatif ini menandai babak baru dalam pengelolaan hutan di Maluku, menunjukkan bahwa manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial dapat berjalan beriringan dalam upaya mewujudkan ekonomi hijau nasional. “Maluku diharapkan menjadi contoh bagaimana hutan dapat dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat adat,” tambahnya.