Melacak setiap rupiah: Langkah berani Indonesia menuju cakupan kesehatan universal
Slot online terpercaya – Pada tahun 2025 dan seterusnya, Indonesia siap merevolusi pemantauan pengeluaran kesehatan guna memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan mempercepat upayanya menuju cakupan kesehatan universal (UHC). Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 (RPJMN) dan Agenda Transformasi Kesehatan secara keseluruhan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dengan dukungan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), telah mulai menerapkan alat dan metodologi mutakhir untuk meningkatkan pelacakan pengeluaran kesehatan secara signifikan dan menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil.
Di Indonesia, seperti di banyak negara lain, data yang terfragmentasi dan metodologi pengumpulan serta analisis data yang tidak konsisten telah menghalangi pemahaman yang terpadu mengenai pengeluaran kesehatan nasional.
Hal ini mengakibatkan alokasi sumber daya yang salah dan menciptakan inefisiensi sistemik yang dibebankan kepada konsumen layanan kesehatan – individu, keluarga, dan masyarakat.
Pada tahun 2023, total pengeluaran kesehatan (THE) Indonesia mencapai Rp 614,5 triliun (US$ 375,5 miliar). Pembiayaan publik menyumbang 57,4% dari THE.
Pengeluaran langsung (OOP) mencapai 28,6% – turun dari 30,6% pada tahun sebelumnya, namun masih tergolong tinggi. Yang penting, pengeluaran untuk pelayanan kesehatan primer (PHC) naik sebesar 18,3% dibandingkan dengan tingkat sebelum pandemi, sehingga akses ke layanan kesehatan esensial pun semakin luas.
Dengan pengeluaran kesehatan per kapita pada tahun 2023 sebesar Rp 2,2 juta (US$ 144,7), data tersebut menyoroti kemajuan sekaligus kebutuhan akan perbaikan, termasuk dalam pengeluaran kesehatan pemerintah secara keseluruhan, yang masih relatif rendah, yaitu sebesar 2,9% dari PDB.
Untuk mengatasi tantangan ini, sepanjang tahun 2024 WHO memfasilitasi serangkaian lokakarya – termasuk Misi Negara WHO – dengan peserta dari berbagai sektor yang bertujuan untuk meningkatkan Akun Kesehatan Nasional Indonesia dan mengubahnya menjadi alat yang dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan. Sebagai bagian dari upaya ini, dan dalam kemitraan dengan Kementerian Kesehatan, WHO mendukung analisis alokasi dana, dengan fokus pada penyempurnaan metodologi untuk melacak pengeluaran PHC, pengeluaran farmasi dan laporan keuangan khusus penyakit.
Pembahasan juga mencakup kebutuhan untuk meningkatkan pemantauan pengeluaran langsung (OOP) serta memasukkan layanan rehabilitasi ke dalam laporan keuangan kesehatan, yang memperkuat peran data sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan berbasis bukti.
Temuan utama dari lokakarya, diskusi teknis, dan Misi Negara WHO kini menjadi dasar bagi investasi dalam perawatan preventif dan kuratif serta Agenda Transformasi Kesehatan nasional secara keseluruhan.
“Kolaborasi ini menggambarkan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dalam pembiayaan kesehatan,” kata Dr. Donald Pardede, mantan Penasihat Senior Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.
“Pelacakan pengeluaran kesehatan yang akurat sangat penting untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mencapai UHC.”
Pengajuan Indonesia pada tahun 2024 mengenai pengeluaran kesehatan tahunan ke Basis Data Pengeluaran Kesehatan Global WHO, yang melacak serangkaian metrik kunci, akan membantu mengukur kemajuan negara ini dan menyelaraskan dengan standar global, yang semakin yang secara signifikan turut menentukan arahnya. Pada Pertemuan Tahunan ke-19 Para Ahli Akuntansi Kesehatan Asia-Pasifik WHO-OECD di Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia mendapat pujian atas kemajuannya dalam mengurangi pengeluaran dari kantong sendiri (OOP), memperluas cakupan asuransi kesehatan, serta mengintegrasikan akuntansi kesehatan secara lebih baik ke dalam kerangka kerja perencanaan nasional.
“Pemantauan pengeluaran kesehatan bukan sekadar menghitung angka. Ini tentang mengubah kehidupan,” kata Profesor Roderick Salenga, Pemimpin Tim Sistem Kesehatan, WHO Indonesia. “Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, upaya-upaya ini memastikan sumber daya publik digunakan secara efektif untuk mengurangi pengeluaran OOP dan memperluas akses ke layanan kesehatan esensial.
Setiap langkah maju memperkuat agenda nasional untuk mencapai UHC, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dan WHO untuk tidak meninggalkan siapa pun.”
Dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia berencana mengintegrasikan data sektor swasta ke dalam kerangka pengeluaran kesehatannya serta meningkatkan interoperabilitas antar sistem data nasional dan subnasional. Kemajuan ini akan menjadi Hal ini sangat penting untuk menyusun kebijakan jangka panjang yang kokoh guna menjamin perlindungan finansial dan memastikan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
