Celios Melihat Perombakan Menteri Keuangan Sebagai Tanda Positif Bagi Perekonomian Indonesia
Liga335 – TEMPO Interaktif, Jakarta – Presiden RI Prabowo telah melantik Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagai Menteri Keuangan pada hari ini, Senin, 8 September 2025. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pengumuman pergantian Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan merupakan kabar positif bagi perekonomian. Celios menyatakan akan terus memantau secara kritis dan obyektif kebijakan Menteri Keuangan yang baru berdasarkan data.
Menurut Celios, Menteri Keuangan yang baru memiliki setidaknya lima tugas utama. Tugas pertama adalah memastikan strategi penerimaan pajak mempertimbangkan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sebagai contoh, pemerintah dapat menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen dan meningkatkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp7 juta per bulan.
Selain itu, kebijakan pajak juga diharapkan dapat menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batu bara dan pajak keuntungan dari investasi (windfall profit tax). “Dalam Selain itu, pajak kekayaan berupa pajak 2 persen untuk aset orang super kaya sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan penerimaan negara,” kata Celios. Tugas kedua adalah memastikan efisiensi anggaran berdasarkan kajian ekonomi makro yang transparan, tanpa mengganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
Selain itu, Celios juga berpendapat bahwa efisiensi yang dilakukan oleh Sri Mulyani perlu dievaluasi kembali, karena telah menyebabkan gangguan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan. Tugas ketiga adalah merestrukturisasi utang pemerintah. Hal ini mencakup pengurangan beban bunga utang dan menciptakan peluang untuk menukar kewajiban utang dengan program transisi energi dan konservasi hutan, bakau, dan karst.
Hal ini juga mencakup pembatalan utang yang merugikan. Keempat, Menteri Keuangan yang baru perlu segera mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini karena rangkap jabatan tersebut dapat mengganggu Posisi yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Tugas kelima adalah mengevaluasi semua pengeluaran terkait pajak yang merugikan keuangan negara. Menurut Celios, perusahaan-perusahaan yang selama ini mendapatkan tax holiday dan tax allowance harus diaudit, baik laporan keuangan maupun dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. “Jangan lagi ada insentif fiskal yang memperparah ketimpangan antara perusahaan skala besar dan UMKM.
Kami juga mendorong adanya transparansi berkala dalam pemberian insentif fiskal kepada publik,” kata Celios.
