Pakar UGM Serukan Reformasi Ekonomi dan Demokrasi di Pemerintahan Baru Indonesia
Taruhan bola – Dumairy menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk menilai kinerja ekonomi Kabinet Merah Putih secara subyektif, karena tidak semua program kabinet saat ini merupakan inisiatif baru.
Beberapa program yang sedang berjalan merupakan warisan dari kabinet sebelumnya, Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.
“Tidak mudah (menjalankan program warisan) karena tidak semua program merupakan inisiatif Prabowo-Gibran,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM bertajuk “Prediksi Masa Depan Demokrasi Ekonomi dan Politik pada Pemerintahan Baru” di Gedung Pusat Antar Universitas (PAU), Sekolah Pascasarjana UGM, Jumat (31/1).
Target pembangunan ekonomi 2025 diharapkan dapat mengurangi kemiskinan ekstrim. Tingkat pengangguran juga ditargetkan menurun dan indeks sumber daya manusia meningkat.
Dumairy meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan harus mengiringi target-target pembangunan tersebut agar dapat tercapai.
“Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Prioritas pembangunan harus disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, situasi saat ini menunjukkan bahwa prioritas pertumbuhan kurang konstitusional,” kata Dr.
Ia menyarankan agar pembangunan ekonomi Indonesia menekankan prinsip-prinsip nasionalisme, dimana pemerintah dapat menata ulang kontrol atas sumber daya ekonomi seperti pertambangan dan tanah.
Selain itu, skema pengolahan hilirisasi dapat dibuat lebih inklusif sehingga masyarakat juga dapat menikmati hasilnya.
“Rakyat harus merasakan manfaatnya,” katanya.
Sosiolog politik Dr. Arie Sujito menyoroti bahwa pemerintah belum secara serius menangani kinerja BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu, reformasi dalam sistem layanan kesehatan diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan dalam klaim dan memastikan manajemen yang lebih efisien.
“Tidak boleh ada ketidakadilan dalam sistem layanan kesehatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dr. Sujito mengatakan bahwa biaya pendidikan yang tinggi membuat masyarakat sulit untuk mengakses layanan kesehatan.
Sementara itu, alokasi anggaran yang tidak memadai hanya akan memperburuk situasi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.
Universitas, sebagai institusi pendidikan, seharusnya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan daripada terlibat dalam proyek-proyek yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, seperti keterlibatan dalam kegiatan pertambangan.
“Demokratisasi yang berlebihan di dunia pendidikan dapat menimbulkan persaingan antar kampus dalam memperebutkan pertambangan, yang dapat menimbulkan jebakan di masa depan,” katanya.
Namun, Dr. Sujito tetap optimis bahwa situasi ini dapat diatasi jika masyarakat, khususnya mahasiswa, berkonsolidasi untuk mendorong perubahan.
Jika masyarakat terlena dengan kondisi saat ini, transformasi ekonomi dan demokrasi politik akan sulit dicapai.
Sebaliknya, gerakan mahasiswa dengan konsolidasi yang kuat akan mendorong transformasi demokrasi, seperti yang terlihat ketika mahasiswa melakukan protes menuntut pembatalan PPN 12%.
“Saya yakin mahasiswa bisa menjadi agen potensial dalam mendukung transformasi demokrasi,” ujarnya. selesai.
