Kadin Indonesia Siap Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Liga335 – TEMPO.CO, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) sepakat mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan diluncurkan Kementerian Kesehatan pada Senin, 10 Januari 2025. Kadin Indonesia secara resmi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mendukung program ini.
“Karena (jumlah penduduk Indonesia) 295 juta jiwa. Jadi kalau kita lihat kombinasi dari PKG, tadi kita diskusi dengan Pak Menteri (Menkes) sesuai dengan program quick win Presiden, dari mulai bicara pemberantasan TBC, program cek kesehatan gratis sampai investasi di bidang kesehatan, itu luar biasa, sangat sesuai dengan peran Kadin,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin, 10 Februari 2025. Tidak hanya itu, Kadin Indonesia juga menyatakan kesediaannya untuk mendukung dan memajukan pembangunan nasional di bidang kesehatan.
Hal itu disampaikan Anindya dalam acara CEO and Business Matching Forum Indonesia – India di New Delhi, India dua pekan lalu bahwa Kadin Indonesia melalui Mayapada Healthcare telah menjalin kerja sama dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Apollo Hospitals India. Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan rumah sakit berstandar internasional di Batam melalui modernisasi peralatan kesehatan dan pengembangan kualitas tenaga kesehatan rumah sakit. Anindya Bakrie menyampaikan dukungan organisasinya tersebut saat beraudiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis petang.
Anindya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Shinta Widjaja Kamdani dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kesehatan David Utama. Sementara itu, Menhub Budi mengatakan pertemuan dengan Kadin Indonesia ini untuk melibatkan organisasi dunia usaha dalam menyukseskan program PKG. “Presiden telah menyetujui bahwa pada tanggal 10 Februari 2025, program PKG G akan dilaksanakan, dan Presiden tidak suka seremoni, jadi kita mulai saja,” kata Budi dalam keterangan tertulis yang sama.
Kadin Indonesia dan Kementerian Kesehatan masih membahas teknis pelaksanaan program tersebut di berbagai lokasi, termasuk kemungkinan melakukan pemeriksaan langsung di fasilitas milik perusahaan anggota Kadin Indonesia.
