Indonesia Menunda Rencana Impor 105.000 Kendaraan dari India, Laporan Bloomberg
Slot online terpercaya – Mengutip pernyataan pejabat senior, Bloomberg melaporkan bahwa Indonesia sedang mengevaluasi kembali rencana impornya karena kekhawatiran terhadap industri dalam negeri. Indonesia telah menunda sementara rencana untuk mengimpor lebih dari 100.000 kendaraan dari India dalam rangka program pengembangan pedesaan yang didukung pemerintah, menurut laporan Bloomberg.
Mengutip pernyataan dari pejabat senior, Bloomberg melaporkan bahwa pemerintah Indonesia sedang mengevaluasi kembali rencana impor 105.000 truk pikap dan van untuk program Koperasi Desa Merah Putih, di tengah kekhawatiran tentang dampak potensial terhadap industri dalam negeri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ia setuju dengan usulan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menunda rencana impor tersebut.
Keputusan ini diambil saat Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut Bloomberg, Purbaya mengindikasikan bahwa Presiden memiliki posisi yang jelas terkait hal ini dan bertekad untuk memprioritaskan pengembangan industri dalam negeri. Rencana impor tersebut.
o akan dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, perusahaan milik negara. Awal bulan ini, Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) dari India mengumumkan di situs webnya bahwa perusahaan tersebut akan memasok 35.
000 unit truk pikap Scorpio ke Indonesia sebagai bagian dari program tersebut.
Selanjutnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengonfirmasi kepada media lokal bahwa perusahaan berencana mengimpor total 105.000 unit kendaraan dari produsen India.
Rencana tersebut mencakup 35.000 unit truk pikap 4×4 dari M&M, 35.000 unit truk pikap 4×4 tambahan, dan 35.
000 truk enam roda dari Tata Motors, seperti dilaporkan Bloomberg.
Namun, Joao mengatakan perusahaan siap mematuhi permintaan Parlemen untuk menunda impor tersebut. Ia menambahkan bahwa kendaraan yang sudah dikirim ke Indonesia akan tetap idle hingga ada arahan resmi pemerintah mengenai penempatan atau distribusinya, menurut Bloomberg.
