Indonesia memperingatkan bahwa harga bahan bakar dapat naik di tengah ketegangan di Timur Tengah.
Liga335 daftar – TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, telah memperingatkan bahwa ketegangan yang semakin meningkat di Timur Tengah dapat mendorong kenaikan harga bahan bakar global. Situasi ini diperparah oleh gangguan di Selat Hormuz, rute vital untuk perdagangan minyak internasional.
“Harga bahan bakar akan otomatis naik, mirip dengan situasi selama konflik di Ukraina. Namun, kali ini, pasokan dari Amerika Serikat akan meningkat, dan OPEC juga akan memperluas kapasitas produksinya,” kata Airlangga pada Senin, 2 Maret 2026. Ia menjelaskan tiga dampak langsung dari konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran bagi Indonesia: gangguan pasokan minyak, tantangan logistik dan transportasi, serta dampak pada sektor pariwisata.
Harga minyak dunia kembali melonjak dalam perdagangan pada Senin, memperpanjang kenaikan yang terlihat pada penutupan perdagangan Sabtu, 28 Februari, setelah serangan AS-Israel terhadap Iran. Fahmy Radhi, dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), mengatakan. Kenaikan harga minyak adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari konflik tersebut.
“Jika agresi terus berlanjut dan meningkat, saya memperkirakan harga bisa mencapai sekitar US$100 per barel,” kata Fahmy kepada Tempo pada 2 Maret 2026.
Sebagai salah satu negara pengimpor minyak terbesar di dunia, Indonesia rentan terhadap lonjakan harga semacam ini. Fahmy mencatat bahwa bahan bakar non-subsidi, seperti Pertamax, kurang terpengaruh karena harganya mengikuti tren pasar global.
Tantangan yang lebih besar terletak pada bahan bakar subsidi, termasuk Pertalite dan solar. Jika harga tetap stabil bagi konsumen, pemerintah akan menanggung biaya yang lebih tinggi, karena anggaran negara saat ini mengasumsikan harga minyak mentah sebesar US$70 per barel. Kenaikan di atas level ini akan meningkatkan beban fiskal secara signifikan.
Sebaliknya, menaikkan harga bahan bakar bersubsidi di tingkat konsumen akan memicu inflasi. “Sebagian besar konsumen bahan bakar bersubsidi menggunakan Pertalite dan solar. Hal ini menempatkan pemerintah dalam posisi yang sulit,” kata Fahmy, menyoroti keseimbangan yang rumit yang harus dikelola oleh pembuat kebijakan.
Antara tekanan anggaran dan pengendalian inflasi.