Jakarta (initogel daftar) — Di balik agenda legislasi dan rapat-rapat formal, ada satu tenggat kemanusiaan yang kini menjadi perhatian serius: daerah terdampak bencana harus kembali normal sebelum Ramadhan. Target itu disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai bentuk dorongan agar pemulihan tidak berjalan lambat, sementara warga masih bergulat dengan dampak bencana.
Bagi DPR, Ramadhan bukan sekadar penanda waktu. Ia adalah momen sakral yang seharusnya dijalani masyarakat dengan aman, tenang, dan bermartabat—bukan di tengah puing, pengungsian, atau keterbatasan layanan dasar.
Tenggat Kemanusiaan, Bukan Sekadar Administrasi
Target “normal sebelum Ramadhan” dimaknai sebagai pemulihan fungsi dasar: akses jalan kembali terbuka, listrik dan air bersih tersedia, layanan kesehatan berjalan, serta warga dapat kembali beraktivitas tanpa rasa cemas. DPR menekankan bahwa percepatan ini membutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan sampai warga masih mengungsi ketika memasuki bulan ibadah,” ujar seorang anggota DPR. Pernyataan ini mencerminkan urgensi—bahwa waktu bekerja melawan penderitaan.
Human Interest: Warga Menunggu Kepastian
Di lapangan, waktu terasa berbeda. Setiap hari di pengungsian adalah ujian kesabaran. Seorang kepala keluarga berkata, “Kami ingin pulang sebelum puasa. Anak-anak butuh tempat belajar, kami butuh bekerja.” Harapan sederhana itu menjadi alasan mengapa percepatan pemulihan tak bisa ditunda.
DPR mendorong agar bantuan transisi—hunian sementara, dapur umum, dan dukungan psikososial—tetap berjalan hingga warga benar-benar kembali ke rumah yang aman.
Keamanan Publik dan Kualitas Pemulihan
Pemulihan yang dikejar cepat tidak boleh mengorbankan keselamatan. DPR mengingatkan bahwa perbaikan infrastruktur harus memenuhi standar keamanan agar bencana serupa tidak berulang. Evaluasi tata ruang, penguatan lereng, dan perbaikan drainase menjadi bagian dari pekerjaan yang harus diselesaikan dengan benar, bukan sekadar cepat.
Aspek hukum dan akuntabilitas juga disorot. Anggaran pemulihan diminta digunakan tepat sasaran, transparan, dan diawasi ketat—demi menjaga kepercayaan publik.
Sinergi Pusat–Daerah
DPR mendorong pemerintah daerah untuk proaktif memetakan kebutuhan dan melaporkan progres secara berkala. Pemerintah pusat diminta memastikan logistik, pendanaan, dan dukungan teknis tersedia tanpa hambatan. Di titik ini, sinergi menjadi kunci: satu komando, satu tujuan.
Relawan dan komunitas lokal juga diakui perannya. Gotong royong warga mempercepat pembersihan dan pemulihan sosial—sebuah kekuatan yang tak tergantikan oleh kebijakan semata.
Menuju Ramadhan dengan Martabat
Target normal sebelum Ramadhan adalah pesan empati yang konkret. Ia mengingatkan bahwa pemulihan bukan angka di laporan, melainkan kehidupan yang kembali berjalan. DPR menegaskan akan terus mengawal hingga daerah terdampak benar-benar pulih—bukan hanya terlihat pulih.
Ketika azan pertama Ramadhan berkumandang nanti, harapannya warga dapat menyambutnya di rumah sendiri, dengan rasa aman dan tenang. Di sanalah kebijakan menemukan makna kemanusiaannya.
