Indonesia menyiapkan diskon tiket pesawat untuk Idul Fitri 2026.
Slot online terpercaya – Indonesia menyiapkan diskon tiket pesawat untuk Idul Fitri 2026 Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan insentif diskon tiket pesawat untuk Idul Fitri 2026 guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong mobilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional selama periode ini.”Insentif untuk Idul Fitri 2026 sedang dipersiapkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela acara Road to Jakarta Food Security Summit pada Selasa. Hartarto menjelaskan bahwa insentif Idul Fitri meliputi diskon tiket pesawat, kebijakan dukungan perjalanan, dan insentif lain untuk memastikan kelancaran arus pulang kampung.
Ia kemudian menyampaikan harapan bahwa insentif tersebut dapat mengurangi biaya perjalanan, meningkatkan kenyamanan masyarakat, dan merangsang sektor pariwisata, transportasi, dan konsumsi domestik.Sebelumnya, pemerintah juga telah memberikan insentif untuk Idul Fitri 2025.Presiden Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025, termasuk insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
daya beli. Salah satu di antaranya adalah stimulus Ramadan dan Idul Fitri 2025, yang mencakup tiket pesawat dengan diskon, tarif tol dengan diskon, program diskon belanja seperti Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.Selama periode Idul Fitri tahun lalu, Prabowo menginstruksikan pengurangan tarif tol dan harga tiket pesawat untuk memudahkan perjalanan masyarakat.
Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung kelancaran arus mudik dan memastikan kenyamanan masyarakat selama Ramadan dan perayaan liburan.Selain itu, tarif tol di beberapa jalan utama juga akan dikurangi selama liburan Idul Fitri dan Nyepi, yang jatuh berdekatan tahun ini.Nyepi (Hari Keheningan) 2026 akan jatuh pada 19 Maret, sementara Idul Fitri 2026 diperkirakan pada 21 Maret.
Kepala negara juga menginstruksikan Menteri Perhubungan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pekerjaan Umum, dan al l Para pemangku kepentingan yang relevan untuk terus memantau dan memastikan kelancaran operasional fasilitas transportasi dan layanan publik selama periode tersebut.
