Memperkuat integritas dan transparansi untuk menggagalkan kejahatan transnasional di Indonesia
Taruhan bola – Memperkuat integritas dan transparansi untuk menggagalkan kejahatan transnasional di Indonesia
Semarang (Indonesia), 29 September 2010 – Pada tanggal 9 Agustus 2010, Kepolisian Republik Indonesia, Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta dan UNODC menyelenggarakan lokakarya yang berjudul “Manajemen Khusus Standar Profesional, Akuntabilitas dan Integritas”. Lokakarya ini dihadiri oleh 47 perwira tinggi dari Kepolisian Republik Indonesia dan diresmikan oleh Komisaris Jenderal Polisi Nanan Soekarna.
Komisaris Jenderal Nanan Soekarna, yang berbicara di awal acara, melihat lokakarya ini sebagai sarana untuk “membekali para perwira dengan pengetahuan tentang praktik-praktik terbaik internasional dalam hal keterampilan kepemimpinan dan mengajarkan kepada mereka strategi-strategi yang diperlukan untuk meningkatkan dan memperkuat tingkat profesionalisme di kepolisian”.
Lokakarya ini merupakan yang pertama kali diadakan dan secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan standar praktik terbaik di kalangan kepolisian. Nilai kepemimpinan digarisbawahi oleh seorang perwira polisi yang mewakili ng Pulau Sumbawa: “Para pemimpin harus memberikan contoh dalam hal integritas dan transparansi. Anggota tim yang lain akan mengikuti dengan sendirinya.
Pendekatannya harus dari atas ke bawah.”
Lokakarya standar profesional ini merupakan kelanjutan dari acara penanganan kejahatan keuangan yang diselenggarakan pada bulan Juli dan dihadiri oleh 48 aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepolisian Republik Indonesia semuanya diwakili.
Narendra Jatna, anggota Satuan Tugas Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, menjelaskan: “Korupsi di Indonesia saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan tahun 1950-an dan oleh karena itu pelatihan ini akan membahas perkembangan terkini di bidang kejahatan keuangan”.
Perkembangan terbaru dalam kejahatan keuangan termasuk fokus baru pada pemulihan aset curian, sebuah area yang sebelumnya terabaikan. Seperti yang disampaikan oleh Don Craill, Agen Federal dan Direktur Pusat Penegakan Hukum Jakarta.
forcement Cooperation, mengatakan: “Perlu waktu bertahun-tahun untuk sampai pada titik di mana orang tidak hanya berpikir untuk menangkap orang karena mereka telah melakukan kejahatan, tetapi mereka merencanakan penyitaan aset sebelum penangkapan.”
Dalam sebuah wawancara dengan UNODC, Bapak Wahyu Sri Bintoro dari Kepolisian Republik Indonesia mengatakan bahwa “telah terjadi peningkatan yang sangat besar dalam jumlah kejahatan keuangan yang dilakukan di Indonesia namun pengetahuannya belum memadai”. Beliau juga menekankan bahwa “jika aparat penegak hukum tidak didukung oleh pejabat yang memahami dengan jelas aspek-aspek keuangan, tentu saja kasus-kasus tidak akan terselesaikan.”
Menurut Mark Shaw, yang bertanggung jawab atas Cabang Pemrograman dan Pengawasan Terpadu di markas besar UNODC di Wina, “bagi UNODC, memerangi kejahatan transnasional terorganisir merupakan prioritas dan kami sangat senang menjadi lembaga utama dalam proyek tiga tahun ini di mana kami berharap dapat memberikan pengetahuan mutakhir kepada para penegak hukum di Indonesia.”
Kedua lokakarya diselenggarakan sebagai bagian dari Program Kejahatan Transnasional dan Peradilan Pidana UNODC, yang didukung oleh Uni Eropa. Program tiga tahun ini dilaksanakan oleh Pusat Kerja Sama Penegakan Hukum Jakarta di Semarang, Indonesia.
